Kabar Jogja melaporkan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah pusat tetap memberi ruang fiskal yang memadai bagi daerah setelah alokasi Transfer ke Daerah atau TKD dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp735 triliun. Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menilai besarnya dana transfer akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah menjaga program pembangunan, pelayanan publik, Dana Keistimewaan, dan dukungan bagi desa.
Sorotan tersebut muncul karena besaran TKD 2027 masih berada di bawah alokasi pada 2025 yang mencapai Rp864 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemerintah menetapkan TKD 2027 sebesar Rp735 triliun, meningkat dibandingkan outlook 2026 sekitar Rp696,9 triliun.
DPRD Membandingkan Kondisi dengan 2025
Eko menilai penurunan jika dibandingkan 2025 tetap perlu menjadi perhatian.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyusun berbagai program pelayanan berdasarkan kemampuan fiskal yang tersedia. Ketika dana transfer berkurang, ruang pemerintah daerah untuk mempertahankan seluruh program juga menjadi lebih sempit.
Dalam detikJogja, Eko menyebut TKD 2027 lebih rendah sekitar Rp129 triliun dibanding alokasi 2025.
Ia juga menyoroti tren pendapatan transfer pemerintah pusat yang masuk ke DIY.
Menurut data yang disampaikannya, transfer pusat ke DIY berada di kisaran Rp3,55 triliun pada 2024, kemudian sekitar Rp3,04 triliun pada 2025 dan Rp2,64 triliun pada 2026.
Perubahan tersebut membuat DPRD ingin memastikan penyesuaian fiskal nasional tidak mengurangi kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat.
Dana Keistimewaan Tetap Jadi Perhatian
DIY mempunyai komponen pendanaan khusus melalui Dana Keistimewaan.
Untuk 2027, pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,1 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai kewenangan keistimewaan sesuai regulasi yang berlaku.
Penggunaannya memiliki karakter berbeda dari Dana Alokasi Umum karena terkait langsung dengan urusan keistimewaan Yogyakarta.
DPRD berharap nominal tersebut tetap cukup untuk menjaga kesinambungan program.
Perencanaan pada sektor kebudayaan, tata ruang, kelembagaan, pertanahan, dan berbagai aspek yang berkaitan dengan keistimewaan memerlukan kepastian pendanaan.
Program yang bersifat multiyears akan lebih sulit dilaksanakan jika kemampuan anggaran berubah terlalu tajam dari tahun ke tahun.
Dana Desa Juga Disoroti
Selain Dana Keistimewaan, Eko menyoroti Dana Desa.
Secara nasional pemerintah mengalokasikan Dana Desa sekitar Rp77 triliun pada 2027.
Dana tersebut menjadi salah satu sumber penting bagi pemerintah desa untuk menjalankan pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat.
Bagi desa, anggaran dapat digunakan untuk kebutuhan yang sangat dekat dengan warga.
Contohnya pembangunan infrastruktur lingkungan, penguatan ekonomi lokal, pelayanan masyarakat, serta program yang disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, pengurangan kemampuan fiskal desa dapat langsung terasa dalam skala lokal.
Namun besarnya dana tetap harus dibarengi pengawasan.
Perencanaan yang jelas, keterbukaan anggaran, dan evaluasi program diperlukan agar dana tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat.
Transfer Pusat Masih Penting bagi DIY
Ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pusat belum dapat dihilangkan dalam waktu singkat.
Pendapatan asli daerah memang menjadi sumber penting, terutama bagi wilayah dengan aktivitas pariwisata dan ekonomi tinggi seperti DIY.
Namun PAD belum selalu mampu membiayai seluruh kebutuhan.
Belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan administratif membutuhkan anggaran besar.
Transfer pemerintah pusat membantu menutup kebutuhan tersebut.
Karena itu, perubahan alokasi TKD sering menjadi salah satu faktor utama dalam penyusunan APBD.
Pemda harus menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang benar-benar tersedia.
Pemerintah Pusat Dorong Kualitas Belanja
Kenaikan TKD dari outlook 2026 menuju 2027 menunjukkan pemerintah pusat masih memberikan ruang tambahan bagi daerah.
Namun arah kebijakan tidak hanya berfokus pada nominal.
Kementerian Keuangan menekankan perlunya peningkatan kualitas belanja.
Daerah dituntut memastikan pengeluaran menghasilkan manfaat nyata.
Program yang tidak efektif perlu dievaluasi.
Sebaliknya, belanja yang berhubungan dengan pelayanan dasar perlu diprioritaskan.
Pendekatan ini menjadi penting ketika ruang fiskal terbatas.
Tidak semua program dapat memperoleh kenaikan anggaran pada saat bersamaan.
Pemda perlu menentukan kegiatan yang memberikan dampak paling besar bagi masyarakat.
Efisiensi Tidak Boleh Menurunkan Pelayanan
Efisiensi sering menjadi solusi ketika anggaran terbatas.
Namun efisiensi tidak sama dengan sekadar memotong belanja.
Pemerintah perlu membedakan pengeluaran administratif yang masih dapat ditekan dengan layanan yang menyentuh kebutuhan warga.
Biaya perjalanan, kegiatan seremonial, atau belanja yang hasilnya sulit diukur dapat dievaluasi lebih ketat.
Sementara itu, layanan puskesmas, sekolah, infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan, dan perlindungan masyarakat tetap membutuhkan dukungan.
Jika efisiensi dilakukan tanpa prioritas yang jelas, masyarakat dapat merasakan penurunan kualitas layanan.
DIY Perlu Memperkuat Pendapatan Daerah
Perdebatan mengenai TKD juga menunjukkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal.
DIY memiliki sektor pariwisata, jasa, pendidikan, perdagangan, dan ekonomi kreatif yang cukup besar.
Potensi tersebut dapat membantu meningkatkan PAD apabila dikelola secara optimal.
Namun peningkatan pendapatan daerah sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan menaikkan beban masyarakat.
Pemerintah dapat memperbaiki basis data pajak, mengurangi kebocoran, meningkatkan kepatuhan, dan mengoptimalkan aset.
Digitalisasi pembayaran juga dapat membantu meningkatkan transparansi.
Semakin kuat PAD, semakin kecil ketergantungan terhadap perubahan transfer pemerintah pusat.
APBD 2027 Menjadi Tahap Berikutnya
Setelah angka TKD nasional ditetapkan, perhatian berikutnya berada pada penyusunan dan pelaksanaan APBD DIY 2027.
Pemerintah daerah perlu menyesuaikan target pendapatan dengan program prioritas.
DPRD memiliki fungsi penting dalam mengawasi proses tersebut.
Pembahasan anggaran bukan hanya soal menentukan angka, tetapi memastikan setiap rupiah memiliki tujuan yang jelas.
Masyarakat juga berkepentingan mengetahui program mana yang diprioritaskan.
Transparansi membantu publik memahami alasan pemerintah mempertahankan, menambah, atau mengurangi anggaran tertentu.
Sorotan DPRD terhadap TKD 2027 pada akhirnya menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai hubungan fiskal pusat dan daerah.
Bagi masyarakat Yogyakarta, ukuran keberhasilannya bukan sekadar besar kecilnya angka transfer, melainkan apakah pelayanan publik, program keistimewaan, dan pembangunan desa tetap berjalan dengan baik sepanjang 2027.
